HAM DAN STANDAR GAJI BURUH



Banyak buruh beberapa sisi penting seperti pelayanan kesehatan serta sanitasi mesti mendapat penghasilan yang tambah tinggi, serta pemerintahan mesti membataskan tingginya penghasilan di industri-industri yang menghancurkan seperti perdagangan keuangan serta penggalian bahan bakar fosil. Begitu perintah yang PBB sewaktu me-launching laporan teranyar tentang kondisi buruh serta kemiskinan dalam hari Jumat (20/10).

"Sudah saatnya buat memutar ketidakadilan ini," kata Utusan Spesial PBB buat kemiskinan berlebihan serta hak asasi manusia, Olivier De Schutter, dalam tayangan persnya.


"Pemerintahan mesti membuat daftar profesi-profesi yang sangat berharga dengan cara sosial serta bayar mereka sesuai sama kapasitasnya itu, sambil pun membikin daftar profesi-profesi yang penghasilannya mesti dibatas buat kurangi pengaruh samping beresiko dari profesi-profesi itu. "


Berdasar pada hasil teranyar, satu dari 5 buruh di dunia hidup dalam kemiskinan. "Mayoritas penduduk miskin di dunia bekerja, akan tetapi mereka tak mendapat penghasilan yang lumayan buat penuhi standard hidup yang patut buat diri sendiri serta keluarga mereka," kata pengantar laporan itu.


Banyak buruh yang melaksanakan tugas yang terpenting buat penduduk, seperti produksi pangan, transportasi, kebersihan serta sanitasi, mendapat penghasilan minimal di negara mereka, kata laporan PBB. Bayaran penghasilan sering tidaklah cukup buat keluarkan mereka dari kemiskinan, terpenting di tengahnya meloncatnya inflasi. Berdasar pada hasil PBB, penghasilan bulanan global turun dengan nyata sebesar 0,9% di sesi pertama tahun 2022 - ini yaitu perkembangan penghasilan global negatif pertama di zaman ini.


"Waktu 20 tahun paling akhir, banyak buruh udah lihat menurunnya kapabilitas mereka buat mengusahakan penghasilan yang lebih bagus", kata De Schutter seterusnya. Semakin bertambah buruh yang miliki kontrak yang "fleksibel" atau mempunyai sifat sebentar. Kontrak di bawah standard serta isolasi buruh membuat jadi lebih sulit serikat buruh buat memobilisasi serta mengusahakan penghasilan yang lebih bagus.


Ada intimidasi tanpa henti kalau entrepreneur bakal mengarahkan produksi ke luar negeri, di dalam tempat yang lain berupah rendah, maka melumpuhkan kapabilitas serikat buruh buat melaksanakan tawar-menawar. "Ada pertandingan global yang menyertakan pemerintahan, yang berakhir di pertarungan di dalam memastikan penghasilan," kata De Schutter pada DW. "Sayang, tak ada masa mendatang buat sekian banyak negara yang mempertanggungkan kelebihan komparatif mereka dalam pertarungan global buat membela pekerjanya dalam kemiskinan."


Hukum hak asasi manusia internasional menanggung hak buruh buat mendapat penghasilan yang adil buat penghidupan yang patut buat diri sendiri serta keluarga mereka. "Masih terdapatnya kemiskinan di dunia kerja bisa dihubungkan pelanggaran kepada jaminan-jaminan ini," begitu catat laporan PBB.


Berdasarkan laporan itu, penghasilan patut mesti berikan buruh serta keluarga mereka standard hidup yang patut, atau sama dengan paling tidak 60% dari penghasilan median di negara itu. "Pemerintahan mesti stop mengakui fiksi kalau penghasilan ditentukan selaku hasil diskusi kurva penawaran serta permohonan di titik ekuilibrium di pasar tenaga kerja," kata De Schutter.


Buruh condong dikasih imbalan atas nilai ekonomi yang mereka jadikan diperbandingkan andil mereka pada penduduk. Perihal ini terpenting berlaku di tugas perawatan, yang dengan monumental dikerjakan oleh wanita di dalam rumah tangga tanpa ada mendapat bayaran. Pandangan ini salah satunya factor yang menimbulkan rendahnya penghasilan buat buruh di bagian penting.


"Bukannya merencanakan sistem buat menolong beberapa orang yang ada dalam kemiskinan, banyak ekonom bakal lakukan tindakan seperti pedagang. Bukannya menghasilkan makanan buat penduduk, banyak petani bakal menciptakan tanaman komersil yang permohonannya ada pada pasar berharga tinggi di sekian banyak negara kaya," kata laporan PBB.